Sabtu, 02 Juni 2012

RINGKASAN TENTANG KORUPSI




RINGKASAN 1 : LSM ANTI KORUPSI
Inilah rapat redaksi pada pekan pertama oktober lalu memutuskan memilih LSM anti korupsi terbaik sebagai tema liputan khusus Tokoh Tempo 2011. Yang bisa menjadi nomine adalah lembaga berprestasi monumental dalam membongkar kasus korupsi , independen , transparan dalam penggunaan dana, dan berusaha mandiri dalam pembiayaan organisasi. Syarat lain : para pendiri dan pengurusnya tidak terafiliasi dengan partai politik serta memiliki sistem kaderisasi.
Kami menjumpai sejumlah informasi baru yang membuat tiga kandidat tergusur.Alasannya beragam, antara lain karena tidak secara khusus melakukan gerakan antikorupsi dan tidak lagi aktif melakukan kegiatan.Sampai akhirnya, setelah para penulis kembali ke jakarta, tim edisi khusus menyepakati memilih tujuh lembaga nirlaba antikorupsi sebagai tokoh Tempo 2011.
Setelah tujuh lembaga nirlaba antikorupsi ini kami nobatkan sebagai Tokoh Tempo 2011 , terkuak noda dari mereka yang terpilih atau sebaliknya , ada lembaga yang lebih layak di pilih tapi luput dari radar kami . Prinsip dasar yang kami pahami, kebenaran jurnalistik adalah kebenaran dalam sekuel tertentu bisa berubah ketika waktu menunjukkan hal sebaliknya.
RINGKASAN II : ICW
Sejak desember , para aktivis itu menjaring 20-an suporter penyumbang dana dari mahasiswa, pegawai swasta, sampai pengacara. Donasinya mulai Rp.75 ribu sampai Rp.200 ribu perbulan dengan komitmen rata-rata setahun.
Donasi publik dipakai ICW untuk mendanai gerakan antikorupsi. Bagian terbesar untuk advokasi . Selama ini kegiatan itu didanai saweran anggota atau patungan dengan lembaga nonpemerintah lainnya. Sejak awal lembaga donor menolak mendanai advokasi, pekerjaan utama ICW.
ICW membongkar sejumlah skandal korupsi kakap. Sebagian sudah di putus pengadilan, tapi tak jarang juga yang di hentikan.
·         Juni 1999                   : Dugaan korupsi Jaksa agung Andi Ghalib Jenderal bintang tiga itu dituduh menerima suap dari konlomerat yang berperkara di kejaksaan.Di laporkan ke pysat polisi militer ABRI, perkara ini tak berlanjut.
·         April 2005                  : Dengan korupsi pengadaan pembangkit PLTG Borang, Sumatera Selatan , Direktur Utama PLN Eddie Widiono sempat menjadi tersangka dihentikan di tahap penuntutan oleh Kejaksaan .
·         Desember 2005         : Laporan dugaan korupsi sistem informasi pelanggan PLN Jakarta Raya dan Tangerang ke KPK. Vonis 5 tahun untuk Eddie Widiono.
·         1 Juli 2010                 : Dugaan korupai pada rekening gendut sejumlah perwira tinggi kepolisian. Masih di selidiki KPK.
Setiap tahun laporan keuangan ICW diaudit kantor akuntan publik. Tiga tahun terakhir, mereka menunjuk kantor akuntan publik Yanuar dan Riza. “Hasilnya wajar tanpa pengecualian”. ICW harus menyampaikan pengaduan akurat dan didukung fakta hukum kuat.
RINGKASAN III : JIKALAHARI
Jikalahari lahir ketika perusahaan-perusahaan kayu di Riau mengadakan ekspansi besar-besaran pada awal 2000-an. Didirikan pada 26 Februari 2002, Jikalahari beranggotakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang punya perhatian terhadap lingkungan, terutama penyelamatan hutan . Aktivisnya anak-anak muda yang gelisah melihat hutan di Riau di gundulkan.
Gagasan untuk membuat sekretariat bersama muncul pada tahun 2001, yang di dorong oleh Critical Ecosystem Partnership Fund. Pada tahun 2005 Jakalahari mengusut pembalakan liar yang juga melibatkaan cukong asal Malaysia. Puncaknya pada tahun 2007 laporan Jikalahari tentang dugaan pelanggaran PT.Riau Andalan Pulp & Paper dan PT.Indah Kiat Pulp & Paper serta anak perusahaannya di proses polisi.
Desember 2008 , polisi hentikan penyelidikan kasus penebangan liar oleh anak-anak perusahaan Riau Andalan dan Indah Kiat . Sedangkan pada tahun 2009, bersama Greenpeace menggelar aksi besar di Semenanjung Kampar. Dampaknya , Menteri Kehutanan meninjau ulang izin Riau Andalan di kawasan gambut tersebut.
RINGKASAN IV : AKTIVIS SOMASI
Dicetuskan pertama kali pada 23 mei 1998 , Somasi di deklarasikan sebagai organisasi nonpemerintah pada 5 oktober tahun itu juga. Pendirinya 10 orang dengan latar belakang beragam. Ada tokoh agama,akademis,wartawan,aktivis mahasiswa,dan pengacara. Koordinator pertamnya Adhar Hakim wartawan SCTV yang basis liputannya di Mataram. Sepanjang 13 tahun berdiri mereka baru tiga kali berganti kepengurusan.
Pada tahun 2003 menerbitkan buku fiqih korupsi:amanah vs kekuasaan dan buku mencabut akar korupsi.Sedamgkan pada tahun 2004 menerbitkan buku anggaran tak sampai.Menilai Laju somasi tak sekencang pada periode 1998 – 2005, sekarang tak terlalu kelihatan. Somasi enggan menerima atau meminta bantuan pemerintah atau Bank Dunia dengan alasan indepedensi.Meminta dana kepada alumni somasi pun bukan gagasan bagus.
Awak somassi , dengan bahasa sederhana, mengajarkan cara mengawasi anggaran dan memantau pembangunan desa. Sebuah program yang strategis dan membuat gelombang antikorupsi membesar. Penduduk desa pun bersemangat dan kritis mengawasi belanja anggaran desa. Ancaman kekerasan dan intimidasi juga silih berganti, Syukurlah, somasi bisa bertahan.
RINGKASAN V : G2W ( Garut Governance Watch )
Kepala Apit Masduki cenat cenut . Baru dua tahun jalan , organisasi yang ia dirikan pada mei 2002, Garut Governance Watch (G2W) , sudah kembang kempis butuh suntikan dana. Manfaat dari independensi itu terbukti di kemudian hari . Organisasi lebih sulit di hentikan oleh tekanan dan serangan yang dilancarkan dari sana sini. Kepercayaan publik kepada mereka ikut terjaga, sehingga dukungan dalam bentuk laporan kasus terus berdatangan .
“Kami ajak masyarakat untuk transparan dari satuan pemerintahan terkecil. Kami berharap nilai itu nantinya mengepung pemerintahan Garut yang sudah karut marut, “kata Agus. Mereka sadar benar , selain kemandirian, dukungan masyarakat adalah modal utama gerakan melawan korupsi.Tak sedikit pejabat sudah dijebloskan ke penjara gara-gara hasil investigasi dan laporan mereka. Intimidasi mereka telan sebagai risiko kerja.
Sejumlah kasus korupsi mereka terisik. Diantaranya dugaan korupsi dana cadangan umum untuk bencana alam tahun 2004. Lalu kasus korupsi dana aspirasi yang melibatkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah garut. Korupsi pemeliharaan jalan periode 2005, rasuah terkait dengan kebijakan pendidikan yang diduga melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan dinas pendidikan garut , hingga dugaan gratifikasi kepada bupati garut dalam kasus pasar kandungora dan pasar cikajang.
Kabayan menjadi figur yang jujur , tak kenal takut karena kemandirian sikapnya, dan selalu berpihak kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. “Kami memang ingin terus berjuang bersama rakyat, yang tidak keberatan disamakan dengan kabayan.
RINGKASAN VI : GERAK
Gerakan yang digalang T.Muhammad Zulfikar akhirnya sampai dimeja hijau. Tergabung dalam Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa, Walhi Aceh menggugat Irwandi karena telah mengizinkan PT. Kalista Alam membuka lahan perkebunan kelapa sawit di area hutan gambut Rawa Tripa. Kawasan seluas 1.065 hektare itu terletak di dsa pulo kruet , Nagan Raya. Kebijakan itu juga di gugat Forum TataRuang Sumatera (For Trust).
Sebabnya, Walhi Aceh menilai Gubernur Irwandi diduga telah menyalahgunakan wewenang dan tidak menjalankan prinsip tata kelola pemerinyahan yang baik. Diluncurkan pada 2002, proyek yang menembus dataran tinggi Leuser di yakini bisa merusak kawasan hutan lindung, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, yang menjadi habitat jutaan spesies langka. Walhi Aceh menemukan indikasi korupsi pada proyek senilai RP.950 milyar itu.
Berdiri 6 tahum lalu, GERAK masih tercatat sebagai anggota Walhi Aceh. Organisasi ini banyak menyuarakan penuntasan kasus korupsi kakap di Tanah Rencong. GERAK mendorong penuntasan tujuh kasus korupsi  di Aceh, yang 5 di antaranya berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sisanya ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh. Semua kasus itu berpotensi merugikan negara Rp.300 milyar. “ Indikasi korupsi itu ditemukan mulai dari proyek rumah duafa hingga penjualan besi tua, “kata Ashalani, Koordinator GERAK.
Tiap elemen kini berfokus pada tujuan utama pendirian organisasi. Walhi Aceh , misalnya, kembali berkonsentrasi pada isu lingkungan dan sumber daya alam. Praktek korupsi tetap diawasi dan tidak pernah diabaikan.”Nanti tinggal bagi-bagi tugas siapa yang lebih pas untuk bergerak di depan, “kata Zulfikar.
RINGKASAN VII : KP2KKN
Jejak KP2KKN ( Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme). Lembaga ini didirikan oleh beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat, pengacara,dan akademis pada tanggal 8 Mei 1998 di Semarang.Nama KP2KKN memang identik dengan upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.Fokusnya : korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota. “ Sebagai orang kampung, kami bermain di tingkat lokal.’
Berbagai macam kasus yang telah ditangani, diantaranya : Melaporkan kasus dugaan korupsi pemberian 100 mobil dinas oleh gubernur Suwardi kepada anggota DPRD Jawa Tengah. Hasilnya mobil dinas yang telah diterima oleh anggota Dewan harus dicicil ke kas negara. Melaporkan mantan Wali kota Magelang Fahriyanto dalam lima kasus dugaan korupsi.Fahriyanto kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya terjadi pada tahun 2006.
Melaporkan kasus dugaan bagi-bagi uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004 senilai Rp.796 juta yang dilakukan Bupati Batang Bambang Bintoro kepada anggota DPRD yang berakhir tugaasnya. Melaporkan mantan Bupati Tasiman atas dugaan korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9 milyar.
Waktu 13 tahun bukan perjalan yang pendek . KomIte Penyelidikan sudah membuktikan integritasnya dalam berbagai penanganan kasus-kasus korupsi di Jawa Tengah. Berbagai pasang-surut sudah dilalui. Komite Penyelidikan berharap napas mereka jadi lebih panjang. Masih banyak nama kepala daerah di papan putih mereka yang belum berhias kertas kuning atau merah muda.
RINGKASAN VIII : POKJA 30
Kelompok Kerja 30 berdiri pada tanggal 30 Desember 1999 yang merupakan lembaga swadaya masyarakat anti korupsi .POKJA 30 didirikan oleh 30 aktivis dari forum komunikasi senat mahasiswa se-Samarinda. Mereka dipersatukan saat menyikapi kehidupan negara yang amburadul di zaman pemerintahan Soeharto.Pemberantasan KKN Adalah semangat yang mereka usung. Tak hanya di Samarinda, mereka juga berdemonstrasi ke Jakarta.
Aksi jalanan itulah yang mempertemukan mereka dengan Firdaus Hasan, yang kemudian meminjamkan salah satu rumah keluarganya di jalan Danau Maninjau no.12, Samarinda, sebagai markas POKJA. Salah satu sumber dana, kata Carolus, berasal dari hasil kerja sama POKJA 30 dengan jaringan lembaga swadaya masyarakat di Jakarta . Cara lain untuk menghidupi organisasi, Carolus melanjutkan, tiap anggota punya aktivitas sampingan, seperti menjadi wartawan lepas,notulis,fotografer. Penghasilan yang diperoleh sebagian disisihkan untuk organisasi.
POKJA  Dinilai masih seperti gerakan mahasiswa sehingga manajemen dan administrasinya perlu dibenahi.Untuk itu pihak ICW akan membantu dengan memberikan asistensi. Jika tidak ada pembenahan, kata dia, “mereka akan sulit memperbesar kerja, terutama dari sisi sumber daya manusianya.”
Contoh kasus yang pernah di advokasi POKJA :                                                                                               2009: Mengawal kasus dugaan korupsi dana bantusn Sosial Kutai Kartanegara yang merugikan negara hingga Rp.29,7 milyar. Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Samsuri Aspar (Wakil Bupati Kutai ) empat tahun penjara dan Seta Budi (anggota DPRD Kutai) enam tahun penjara.
RINGKASAN IX  : PERJUANGAN SEMESTA MELAWAN KORUPSI
Usaha meyejahterakan rakyat, seperi program di bidang kesehatan dan pendidikan, bahkan kemandirian ekonomi itu lebih relatif sepi perlawanan dan memang tidak pantas ditentang. Tak ada alasan menentang karena itu sewajarnya dikerjakan negara. Ini semua adalah kegiatan yang sifatnya mengadakan yang belum ada, bukan meniadakan yang sudah ada. Perang melawan korupsi berbeda dengan program lain yang dijalankan negara. Memerangi praktek korupsi adalah meniadakan yang ada, memangkas pendapatan koruptor. Perang ini juga berarti menghantarkan koruptor ke pengadilan dan hukum.
Tapi, begitu masuk ke komponen yang sarat potensi korupsi, posisi Indonesia langsung melorot sejajar atau bahkan lebih rendah daripada negara yang pendapatan perkapitanya di bawah seribu dolar. Melibat kenyataan itu, sesungguhnya republik ini memiliki syarat-syarat untuk maju dan berkembang. Rakyat di Nussantara ini berhak menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Korupsi adalah penghambat kemajuan yang luar biasa efektif.
KPK adalah Institusi yang bisa menjadi ujung tombak.KPK memiliki wewenang memproses secara hukum. Tapi KPK tidak mungkin sendirian memerangi korupsi.Pertempuran melawan korupsi sesumgguhmya adalah perjuangan semesta.Kemunculan berbagai lembaga antikorupsi sejak awal reformasi adalah sinyal jelas bahwa rakyat mau turun tangan menyelesaikan masalah korupsi. Lembaga-lembaga ini bisa memainkan peran sebagai artikulator kewarasan publik dalam menghadapi korupsi.
Perjuangan semesta membangun integritas dan melawan korupsi harus dimulai. Setiap rumah tangga harus menjadi pilar utama hadirnya integritas. Sekolah dan kampus harus dijadikan zona bebas korupsi.Dan munculnya penggalangan dukungan bagi hadirnya lembaga antikorupsi di hampir seluruh wilayah Indonesia.Kita perlu sadar bahwa secara konstitusional, memerangi korupsi adalah tugas KPK, tapi secara moral, memerangi korupsi adalah tugas setiap warga negara.
TANGGAPAN :
Menurut saya korupsi di indonesia sudah merajalela , tidak hanya kalangan atas saja , terkadang kalangan bawah pun tidak segan untuk melakukan tindakan korupsi. Demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik , setiap orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta akhlak yang baik pasti tergiur untuk melakukan tindakan korupsi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar