RINGKASAN
1 : LSM ANTI KORUPSI
Inilah
rapat redaksi pada pekan pertama oktober lalu memutuskan memilih LSM anti
korupsi terbaik sebagai tema liputan khusus Tokoh Tempo 2011. Yang bisa menjadi
nomine adalah lembaga berprestasi monumental dalam membongkar kasus korupsi ,
independen , transparan dalam penggunaan dana, dan berusaha mandiri dalam
pembiayaan organisasi. Syarat lain : para pendiri dan pengurusnya tidak
terafiliasi dengan partai politik serta memiliki sistem kaderisasi.
Kami
menjumpai sejumlah informasi baru yang membuat tiga kandidat tergusur.Alasannya
beragam, antara lain karena tidak secara khusus melakukan gerakan antikorupsi
dan tidak lagi aktif melakukan kegiatan.Sampai akhirnya, setelah para penulis
kembali ke jakarta, tim edisi khusus menyepakati memilih tujuh lembaga nirlaba
antikorupsi sebagai tokoh Tempo 2011.
Setelah
tujuh lembaga nirlaba antikorupsi ini kami nobatkan sebagai Tokoh Tempo 2011 ,
terkuak noda dari mereka yang terpilih atau sebaliknya , ada lembaga yang lebih
layak di pilih tapi luput dari radar kami . Prinsip dasar yang kami pahami,
kebenaran jurnalistik adalah kebenaran dalam sekuel tertentu bisa berubah
ketika waktu menunjukkan hal sebaliknya.
RINGKASAN
II : ICW
Sejak
desember , para aktivis itu menjaring 20-an suporter penyumbang dana dari
mahasiswa, pegawai swasta, sampai pengacara. Donasinya mulai Rp.75 ribu sampai
Rp.200 ribu perbulan dengan komitmen rata-rata setahun.
Donasi
publik dipakai ICW untuk mendanai gerakan antikorupsi. Bagian terbesar untuk
advokasi . Selama ini kegiatan itu didanai saweran anggota atau patungan dengan
lembaga nonpemerintah lainnya. Sejak awal lembaga donor menolak mendanai
advokasi, pekerjaan utama ICW.
ICW
membongkar sejumlah skandal korupsi kakap. Sebagian sudah di putus pengadilan,
tapi tak jarang juga yang di hentikan.
·
Juni
1999 : Dugaan korupsi
Jaksa agung Andi Ghalib Jenderal bintang tiga itu dituduh menerima suap dari
konlomerat yang berperkara di kejaksaan.Di laporkan ke pysat polisi militer
ABRI, perkara ini tak berlanjut.
·
April
2005 : Dengan korupsi
pengadaan pembangkit PLTG Borang, Sumatera Selatan , Direktur Utama PLN Eddie
Widiono sempat menjadi tersangka dihentikan di tahap penuntutan oleh Kejaksaan
.
·
Desember
2005 : Laporan dugaan korupsi
sistem informasi pelanggan PLN Jakarta Raya dan Tangerang ke KPK. Vonis 5 tahun
untuk Eddie Widiono.
·
1 Juli
2010 : Dugaan korupai pada
rekening gendut sejumlah perwira tinggi kepolisian. Masih di selidiki KPK.
Setiap
tahun laporan keuangan ICW diaudit kantor akuntan publik. Tiga tahun terakhir,
mereka menunjuk kantor akuntan publik Yanuar dan Riza. “Hasilnya wajar tanpa
pengecualian”. ICW harus menyampaikan pengaduan akurat dan didukung fakta hukum
kuat.
RINGKASAN
III : JIKALAHARI
Jikalahari
lahir ketika perusahaan-perusahaan kayu di Riau mengadakan ekspansi
besar-besaran pada awal 2000-an. Didirikan pada 26 Februari 2002, Jikalahari
beranggotakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang punya perhatian terhadap
lingkungan, terutama penyelamatan hutan . Aktivisnya anak-anak muda yang
gelisah melihat hutan di Riau di gundulkan.
Gagasan
untuk membuat sekretariat bersama muncul pada tahun 2001, yang di dorong oleh
Critical Ecosystem Partnership Fund. Pada tahun 2005 Jakalahari mengusut
pembalakan liar yang juga melibatkaan cukong asal Malaysia. Puncaknya pada
tahun 2007 laporan Jikalahari tentang dugaan pelanggaran PT.Riau Andalan Pulp
& Paper dan PT.Indah Kiat Pulp & Paper serta anak perusahaannya di
proses polisi.
Desember
2008 , polisi hentikan penyelidikan kasus penebangan liar oleh anak-anak
perusahaan Riau Andalan dan Indah Kiat . Sedangkan pada tahun 2009, bersama
Greenpeace menggelar aksi besar di Semenanjung Kampar. Dampaknya , Menteri
Kehutanan meninjau ulang izin Riau Andalan di kawasan gambut tersebut.
RINGKASAN
IV : AKTIVIS SOMASI
Dicetuskan
pertama kali pada 23 mei 1998 , Somasi di deklarasikan sebagai organisasi
nonpemerintah pada 5 oktober tahun itu juga. Pendirinya 10 orang dengan latar
belakang beragam. Ada tokoh agama,akademis,wartawan,aktivis mahasiswa,dan pengacara.
Koordinator pertamnya Adhar Hakim wartawan SCTV yang basis liputannya di
Mataram. Sepanjang 13 tahun berdiri mereka baru tiga kali berganti
kepengurusan.
Pada
tahun 2003 menerbitkan buku fiqih korupsi:amanah vs kekuasaan dan buku mencabut
akar korupsi.Sedamgkan pada tahun 2004 menerbitkan buku anggaran tak sampai.Menilai
Laju somasi tak sekencang pada periode 1998 – 2005, sekarang tak terlalu
kelihatan. Somasi enggan menerima atau meminta bantuan pemerintah atau Bank
Dunia dengan alasan indepedensi.Meminta dana kepada alumni somasi pun bukan
gagasan bagus.
Awak
somassi , dengan bahasa sederhana, mengajarkan cara mengawasi anggaran dan
memantau pembangunan desa. Sebuah program yang strategis dan membuat gelombang
antikorupsi membesar. Penduduk desa pun bersemangat dan kritis mengawasi
belanja anggaran desa. Ancaman kekerasan dan intimidasi juga silih berganti,
Syukurlah, somasi bisa bertahan.
RINGKASAN
V : G2W ( Garut Governance Watch )
Kepala
Apit Masduki cenat cenut . Baru dua tahun jalan , organisasi yang ia dirikan
pada mei 2002, Garut Governance Watch (G2W) , sudah kembang kempis butuh
suntikan dana. Manfaat dari independensi itu terbukti di kemudian hari .
Organisasi lebih sulit di hentikan oleh tekanan dan serangan yang dilancarkan
dari sana sini. Kepercayaan publik kepada mereka ikut terjaga, sehingga
dukungan dalam bentuk laporan kasus terus berdatangan .
“Kami
ajak masyarakat untuk transparan dari satuan pemerintahan terkecil. Kami
berharap nilai itu nantinya mengepung pemerintahan Garut yang sudah karut
marut, “kata Agus. Mereka sadar benar , selain kemandirian, dukungan masyarakat
adalah modal utama gerakan melawan korupsi.Tak sedikit pejabat sudah
dijebloskan ke penjara gara-gara hasil investigasi dan laporan mereka.
Intimidasi mereka telan sebagai risiko kerja.
Sejumlah
kasus korupsi mereka terisik. Diantaranya dugaan korupsi dana cadangan umum
untuk bencana alam tahun 2004. Lalu kasus korupsi dana aspirasi yang melibatkan
anggota dewan perwakilan rakyat daerah garut. Korupsi pemeliharaan jalan
periode 2005, rasuah terkait dengan kebijakan pendidikan yang diduga melibatkan
pejabat-pejabat di lingkungan dinas pendidikan garut , hingga dugaan
gratifikasi kepada bupati garut dalam kasus pasar kandungora dan pasar
cikajang.
Kabayan
menjadi figur yang jujur , tak kenal takut karena kemandirian sikapnya, dan
selalu berpihak kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. “Kami memang ingin
terus berjuang bersama rakyat, yang tidak keberatan disamakan dengan kabayan.
RINGKASAN
VI : GERAK
Gerakan
yang digalang T.Muhammad Zulfikar akhirnya sampai dimeja hijau. Tergabung dalam
Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa, Walhi Aceh menggugat Irwandi karena telah
mengizinkan PT. Kalista Alam membuka lahan perkebunan kelapa sawit di area
hutan gambut Rawa Tripa. Kawasan seluas 1.065 hektare itu terletak di dsa pulo
kruet , Nagan Raya. Kebijakan itu juga di gugat Forum TataRuang Sumatera (For
Trust).
Sebabnya,
Walhi Aceh menilai Gubernur Irwandi diduga telah menyalahgunakan wewenang dan
tidak menjalankan prinsip tata kelola pemerinyahan yang baik. Diluncurkan pada
2002, proyek yang menembus dataran tinggi Leuser di yakini bisa merusak kawasan
hutan lindung, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, yang menjadi habitat
jutaan spesies langka. Walhi Aceh menemukan indikasi korupsi pada proyek
senilai RP.950 milyar itu.
Berdiri
6 tahum lalu, GERAK masih tercatat sebagai anggota Walhi Aceh. Organisasi ini
banyak menyuarakan penuntasan kasus korupsi kakap di Tanah Rencong. GERAK
mendorong penuntasan tujuh kasus korupsi
di Aceh, yang 5 di antaranya berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sisanya ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh. Semua kasus itu berpotensi merugikan
negara Rp.300 milyar. “ Indikasi korupsi itu ditemukan mulai dari proyek rumah
duafa hingga penjualan besi tua, “kata Ashalani, Koordinator GERAK.
Tiap
elemen kini berfokus pada tujuan utama pendirian organisasi. Walhi Aceh ,
misalnya, kembali berkonsentrasi pada isu lingkungan dan sumber daya alam.
Praktek korupsi tetap diawasi dan tidak pernah diabaikan.”Nanti tinggal
bagi-bagi tugas siapa yang lebih pas untuk bergerak di depan, “kata Zulfikar.
RINGKASAN
VII : KP2KKN
Jejak
KP2KKN ( Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme).
Lembaga ini didirikan oleh beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat,
pengacara,dan akademis pada tanggal 8 Mei 1998 di Semarang.Nama KP2KKN memang
identik dengan upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.Fokusnya : korupsi di
pemerintahan kabupaten dan kota. “ Sebagai orang kampung, kami bermain di
tingkat lokal.’
Berbagai
macam kasus yang telah ditangani, diantaranya : Melaporkan kasus dugaan korupsi
pemberian 100 mobil dinas oleh gubernur Suwardi kepada anggota DPRD Jawa
Tengah. Hasilnya mobil dinas yang telah diterima oleh anggota Dewan harus
dicicil ke kas negara. Melaporkan mantan Wali kota Magelang Fahriyanto dalam
lima kasus dugaan korupsi.Fahriyanto kemudian ditetapkan sebagai tersangka,
tepatnya terjadi pada tahun 2006.
Melaporkan
kasus dugaan bagi-bagi uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004
senilai Rp.796 juta yang dilakukan Bupati Batang Bambang Bintoro kepada anggota
DPRD yang berakhir tugaasnya. Melaporkan mantan Bupati Tasiman atas dugaan
korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2002 dan
pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp.1,9 milyar.
Waktu
13 tahun bukan perjalan yang pendek . KomIte Penyelidikan sudah membuktikan
integritasnya dalam berbagai penanganan kasus-kasus korupsi di Jawa Tengah.
Berbagai pasang-surut sudah dilalui. Komite Penyelidikan berharap napas mereka
jadi lebih panjang. Masih banyak nama kepala daerah di papan putih mereka yang
belum berhias kertas kuning atau merah muda.
RINGKASAN
VIII : POKJA 30
Kelompok
Kerja 30 berdiri pada tanggal 30 Desember 1999 yang merupakan lembaga swadaya
masyarakat anti korupsi .POKJA 30 didirikan oleh 30 aktivis dari forum
komunikasi senat mahasiswa se-Samarinda. Mereka dipersatukan saat menyikapi
kehidupan negara yang amburadul di zaman pemerintahan Soeharto.Pemberantasan
KKN Adalah semangat yang mereka usung. Tak hanya di Samarinda, mereka juga
berdemonstrasi ke Jakarta.
Aksi
jalanan itulah yang mempertemukan mereka dengan Firdaus Hasan, yang kemudian
meminjamkan salah satu rumah keluarganya di jalan Danau Maninjau no.12,
Samarinda, sebagai markas POKJA. Salah satu sumber dana, kata Carolus, berasal
dari hasil kerja sama POKJA 30 dengan jaringan lembaga swadaya masyarakat di
Jakarta . Cara lain untuk menghidupi organisasi, Carolus melanjutkan, tiap
anggota punya aktivitas sampingan, seperti menjadi wartawan
lepas,notulis,fotografer. Penghasilan yang diperoleh sebagian disisihkan untuk
organisasi.
POKJA Dinilai masih seperti gerakan mahasiswa
sehingga manajemen dan administrasinya perlu dibenahi.Untuk itu pihak ICW akan
membantu dengan memberikan asistensi. Jika tidak ada pembenahan, kata dia,
“mereka akan sulit memperbesar kerja, terutama dari sisi sumber daya
manusianya.”
Contoh
kasus yang pernah di advokasi POKJA :
2009: Mengawal kasus dugaan
korupsi dana bantusn Sosial Kutai Kartanegara yang merugikan negara hingga
Rp.29,7 milyar. Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
menghukum Samsuri Aspar (Wakil Bupati Kutai ) empat tahun penjara dan Seta Budi
(anggota DPRD Kutai) enam tahun penjara.
RINGKASAN
IX : PERJUANGAN SEMESTA MELAWAN KORUPSI
Usaha
meyejahterakan rakyat, seperi program di bidang kesehatan dan pendidikan,
bahkan kemandirian ekonomi itu lebih relatif sepi perlawanan dan memang tidak
pantas ditentang. Tak ada alasan menentang karena itu sewajarnya dikerjakan
negara. Ini semua adalah kegiatan yang sifatnya mengadakan yang belum ada,
bukan meniadakan yang sudah ada. Perang melawan korupsi berbeda dengan program
lain yang dijalankan negara. Memerangi praktek korupsi adalah meniadakan yang
ada, memangkas pendapatan koruptor. Perang ini juga berarti menghantarkan
koruptor ke pengadilan dan hukum.
Tapi,
begitu masuk ke komponen yang sarat potensi korupsi, posisi Indonesia langsung
melorot sejajar atau bahkan lebih rendah daripada negara yang pendapatan
perkapitanya di bawah seribu dolar. Melibat kenyataan itu, sesungguhnya
republik ini memiliki syarat-syarat untuk maju dan berkembang. Rakyat di
Nussantara ini berhak menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Korupsi adalah
penghambat kemajuan yang luar biasa efektif.
KPK
adalah Institusi yang bisa menjadi ujung tombak.KPK memiliki wewenang memproses
secara hukum. Tapi KPK tidak mungkin sendirian memerangi korupsi.Pertempuran
melawan korupsi sesumgguhmya adalah perjuangan semesta.Kemunculan berbagai
lembaga antikorupsi sejak awal reformasi adalah sinyal jelas bahwa rakyat mau
turun tangan menyelesaikan masalah korupsi. Lembaga-lembaga ini bisa memainkan
peran sebagai artikulator kewarasan publik dalam menghadapi korupsi.
Perjuangan
semesta membangun integritas dan melawan korupsi harus dimulai. Setiap rumah
tangga harus menjadi pilar utama hadirnya integritas. Sekolah dan kampus harus
dijadikan zona bebas korupsi.Dan munculnya penggalangan dukungan bagi hadirnya
lembaga antikorupsi di hampir seluruh wilayah Indonesia.Kita perlu sadar bahwa
secara konstitusional, memerangi korupsi adalah tugas KPK, tapi secara moral,
memerangi korupsi adalah tugas setiap warga negara.
TANGGAPAN
:
Menurut saya korupsi di indonesia sudah
merajalela , tidak hanya kalangan atas saja , terkadang kalangan bawah pun
tidak segan untuk melakukan tindakan korupsi. Demi meningkatkan taraf hidup
yang lebih baik , setiap orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta akhlak
yang baik pasti tergiur untuk melakukan tindakan korupsi.
